PBNU dan Polri Siap Kerja Sama Tangani Kekerasan di Dunia Pendidikan

Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo di Markas Besar Polri, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2025 yang telah berlangsung di Hotel Sultan pada 5-7 Februari 2025.

Dalam rekomendasinya, NU menyoroti urgensi penanganan kekerasan di dunia pendidikan, terutama di pesantren dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Audiensi dengan Kapolri ini dihadiri langsung Ketua PBNU Alissa Wahid bersama Wasekjen PBNU Ai Rahmayanti, Sekretaris Lakpesdam PBNU Ufi Ulfiah, Anggota RMI PBNU Ulun Nuha, Sekretaris LP Ma'arif PBNU Harianto Oghie, Anggota LPT PBNU Dede Rosyada, dan Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsyah.

Kegiatan audiensi kali ini menunjukkan komitmen PBNU dalam memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Dalam pertemuan ini, PBNU dan Polri membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap peserta didik di Indonesia.

Kapolri mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (Dir TPPA) dan tengah memperluas jangkauannya hingga ke tingkat kecamatan.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan, khususnya di lingkungan pendidikan, dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

"Kami menyadari bahwa kekerasan di dunia pendidikan, baik di sekolah maupun di pesantren, memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, kami siap bersinergi dengan PBNU untuk mencegah dan menangani kasus-kasus yang terjadi," ujar Kapolri Listyo dalam pertemuan itu.

Menanggapi hal ini, Ketua PBNU Alissa Wahid menyampaikan bahwa NU memiliki jaringan pesantren yang luas di seluruh Indonesia dan siap bekerja sama dengan Polri untuk mengedukasi serta meningkatkan kesadaran di kalangan pengelola lembaga pendidikan terkait pencegahan kekerasan.

"Kami ingin memastikan bahwa lembaga pendidikan, terutama pesantren, menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Sinergi dengan Polri menjadi langkah penting agar ada mekanisme perlindungan yang lebih sistematis," tutur Alissa.

Selain itu, Alissa menyoroti pentingnya edukasi bagi para pengasuh dan tenaga pendidik dalam menangani kasus kekerasan.

Menurutnya, pendekatan berbasis pencegahan melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas akan lebih efektif dalam mengurangi kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.

"Kami berharap ada program bersama antara PBNU dan Polri untuk meningkatkan pemahaman tenaga pendidik tentang bagaimana mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, PBNU dan Polri sepakat mengakselerasi kerja sama sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di dunia pendidikan.

Ia berharap, langkah ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan kondusif bagi generasi muda Indonesia.

Lebih lanjut Alissa menegaskan, PBNU telah membentuk Satuan Tugas Khusus untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Dunia Pendidikan dan sudah menyusun peta jalan untuk mengembangkan sejumlah kinerja strategis.

Dalam konteks kerja sama dengan Kapolri, Satgas ini akan berperan dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di dunia pendidikan, serta memastikan koordinasi yang lebih sistematis antara NU dan aparat penegak hukum.