Di Kongres Muslimat NU, Menteri Koperasi Jelaskan Beda Koperasi dengan UMKM

Surabaya, NU Online
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menceritakan, Bapak Presiden Prabowo memisahkan kementerian koperasi dan Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini dimaksudkan agar koperasi semakin kuat, karena jika koperasi digabung kesannya koperasi itu UMKM, dan koperasi seperti UMKM hanya ada di Indonesia, kalau di seluruh dunia koperasi itu rasa semua.
Hal ini disampaikannya saat Sidang Pleno X Kongres Ke-18 Muslimat NU di hadapan puluhan ribu Muslimat NU se-Indonesia di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (13/2/2025).
Menurutnya, koperasi ini adalah sesuatu yang fundamental bagi bangsa dan negara. Pihaknya juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, koperasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akar rumput, memperluas lapangan pekerjaan, mendorong pemerataan ekonomi, dan sebagai alternatif pembiayaan modal bagi UMKM.
Seperti yang diketahui, penguatan dan pengembangan koperasi diarahkan untuk mendukung asta cita kedua yakni pelaksanaan kegiatan swasembada pangan dan asta cita ketiga mengembangkan industri agro maritim berbasis informasi, dan asta cita kelima industrialisasi dan hirilisasi usaha melalui koperasi.
“Di mana kita berfokus pada 2 sasaran, yakni meningkatkan kinerja usaha koperasi berupa proporsi volume usaha koperasi dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam peningkatan jumlah anggota koperasi di Indonesia,” ujarnya.
Pihaknya menyebut, saat ini yang menjadi anggota koperasi Indonesia baru 29,8 juta, artinya baru 30 juta. Dalam rangka mendukung asta cita pemerintahan, ia menginformasikan 3 prioritas program, yaitu digitalisasi dan penguatan kelembagaan, penyesuaian permasalahan perkoperasian, peningkatan volume usaha koperasi dan partisipasi masyarakat berkoperasi, di mana akan didukung dengan 16 program kerja.
“Koperasi ini Undang-undang (UU) nomor 25 atau 92, jadi UU koperasi ini ada sejak 7 presiden. UU koperasi ini tidak pernah diganti sejak zaman Soeharto, maka kami minta untuk ada revisi selanjutnya,” pungkasnya.
Sementara salah satu pengurus Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU Bojonegoro, Siti Saadah menanggapi terkait yang disampaikan Menteri Koperasi tadi. Menurutnya, ini merupakan suatu kabar gembira bahwa yang disampaikan oleh Menteri Koperasi tadi akan memfasilitasi pemberian modal yang kurang lebih dalam setahun sekitar 6 persen bunganya.
"Ini salah satu relatif kecil, dan tentunya sangat membantu bagi pengurus dan anggota Muslimat NU yang mempunyai usaha-usaha mikro, tentunya akan lebih berkembang lagi usaha tersebut dengan diberikan suntikan modal," tambahnya.
Kontributor: Yulia Novita Hanum
Komentar
Posting Komentar