Dunia Internasional
Al-Azhar Tolak Pengusiran Warga Palestina dari Gaza

Lembaga pendidikan Islam tertua di dunia, Al-Azhar di bawah kepemimpinan Imam Akbar Syekh Ahmad At-Tayeb menyatakan penolakan tegasnya atas rencana pengusiran warga Palestina dari tanah airnya, Gaza. Penghapusan Palestina akan dicatat dalam sejarah para penjajah dengan kata-kata penuh kehinaan.
Al-Azhar menyatakan bahwa Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Arab. Warga Gaza tidak akan membiarkan diri mereka diusir dan dipindahkan dari tanah air mereka.
“Rakyat Palestina telah membuktikan bahwa mereka adalah pemilik tanah dan para pejuang yang telah lama ditindas oleh kezaliman. Mereka tidak akan meninggalkan tanah mereka betapa pun kejamnya aliansi dan kejahatan yang dilakukan terhadap mereka,” tegas Al-Azhar dalam pernyataan resminya, Jumat (7/2).
Al-Azhar bersama dua miliar umat Islam di dunia, mengingatkan bahwa rencana-rencana ilusif yang diusulkan oleh sebagian orang yang tidak memahami fakta sejarah, tidak merasakan kehormatan tanah air, serta tidak mengerti makna tanah air dan pengorbanan jiwa, keluarga, anak, dan harta.
“Mereka tidak memahami apa arti Gaza setelah kehancurannya bagi rakyat Palestina, serta bagi umat Islam. Para penjajah dan pendukung mereka harus menyadari fakta ini,” terang Al-Azhar.
Al-Azhar kembali menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam agar mengambil sikap tegas menentang statemen-statemen kosong yang berusaha merampas hak warga Palestina untuk mendirikan negara mereka dengan ibukota Al-Quds.
Al-Azhar heran terhadap mereka yang mengangkat slogan kebebasan dan demokrasi, dan mengekspornya untuk membela siapa pun yang mereka inginkan, sementara menyembunyikannya ketika menyangkut hak-hak sah rakyat Palestina yang tidak bersalah.
Selanjutnya, Al-Azhar heran terhadap mereka yang mengusung slogan kebebasan dan demokrasi, dan mengekspornya untuk membela siapa pun yang mereka inginkan, sementara bungkam tidak bersuara ketika menyangkut hak-hak sah rakyat Palestina yang tidak bersalah.
Selain itu, Al-Azhar juga memperingatkan dampak serius dari serangan terhadap institusi internasional yang memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia, khususnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang telah berperan penting dalam mengungkap pelanggaran agresi terhadap Gaza serta menjatuhkan sanksi yang adil.
“Ancaman pemberlakuan sanksi terhadap pengadilan tersebut dan upaya menghalangi pelaksanaan tugasnya sangat berbahaya,” ungkapnya.
Presiden AS Donald Trump pada Selasa (4/2) mendesak pemindahan sementara sekitar 1,8 juta warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari rencana rekonstruksi besar-besaran. Trump juga membuka opsi pengerahan pasukan AS untuk mendukung proses tersebut.
Namun, Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa pemindahan tersebut hanya bersifat sementara untuk mendukung proses rekonstruksi di wilayah tersebut.
Proposal tersebut memicu kemarahan warga Palestina yang khawatir tidak akan diizinkan kembali ke Gaza. Penolakan keras juga datang dari negara-negara Arab yang diminta Trump untuk menerima warga Palestina. Mereka menuding langkah tersebut sebagai bentuk pengusiran etnis dan kejahatan perang.
Proposal tendensius ini juga ditolak keras oleh negara-negara Timur Tengah. Pemerintah Mesir melakukan koordinasi intens dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Yordania untuk menyatakan penolakannya atas berbagai upaya pemindahan warga Palestina dari Gaza secara paksa.
Komentar
Posting Komentar